JAKARTA, - Sebanyak 139 satgas Formed Police Unit (FPU) ke-8 yg bertugas di Sudan akhirnya mampu kembali ke Tanah Air.
Mereka sempat lebih dari sebulan tertahan di Sudan lantaran dituduh menyelundupkan senjata dan amunisi di Bandara El Fasher.
"Satgas FPU 8, telah take off dari bandara El Fasher Darfur pada hari Sabtu, 4 Maret pukul 14.00 waktu setempat," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul melalui informasi tertulis, Sabtu (4/3/2017).
Martinus mengatakan, rencananya rombongan datang di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (5/3/2016) memakai maskapai Jordan Air.
(Baca: Polri Dapat Informasi Senjata di Bandara Sudan Hasil Curian)
Sementara itu, tim bantuan hukum Indonesia mulai datang keesokan harinya.
"TBHI yg mendampingi Satgas FPU 8, mulai kembali besok dengan pesawat Qatar dan datang di Jakarta Senin (6/3/2017) pagi," kata Martinus.
Juru bicara Komisi Kepolisian Indonesia (Kompolnas) Bekto Suprapto menyambut gembira kembalinya kontingen Indonesia.
Kepulangan.mereka seharusnya dikerjakan pada 21 Januari 2016, namun tertunda cukup lama.
Komisioner Kompolnas sempat ke Sudan bagi mengawasi proses Administrative Fact Finding serta memberikan dukungan kepada FPU 8 dan TBHI.
"Adanya pemberitaan dari media Sudan sebelumnya yg menyebutkan bahwa pasukan perdamaian Indonesia ditahan karena menyelundupkan senjata, adalah berita yg tak benar dan sudah mencemarkan nama baik, khususnya FPU 8, institusi Polri, bangsa dan negara Indonesia," kata Bekto.
Menurut Bekto, justru kontingen FPU 8 mendapat pujian dari PBB, polisi dari negara lain, maupun masyarakat Sudan.
(Baca: Belum Ditemukan Bukti Pasukan Indonesia Selundupkan Senjata di Sudan)
Dari Joint Investigation Team (JIT) diketahui bahwa terdapat kelemahan protokol keamanan bandara El Fasher yg bisa dengan gampang dimasuki orang beridentitas atau berseragam.
Apalagi bandara tersebut tak dilengkapi CCTV dan keluar-masuk kendaraan yg tak terus terdata.
"Oleh karena itu, Kompolnas berharap Pemerintah Sudan mampu menemukan pelaku yg sebenarnya dan memproses sesuai dengan hukum pidana yg berlaku," kata Bekto.
Source : nasional.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar