Belanda Tolak Dua Menteri Turki, Presiden Erdogan Marah Besar

ANKARA, Hubungan Turki dan Belanda memanas. Berawal dari penolakan oleh Ansterdam terhadap keinginan Ankara buat berkampanye kepada warga Turki di Belanda menjelang referendum perluasan kekuasaan Presiden Turki Recep Tayyi Erdogan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Minggu (12/3/2017), memperingatkan Belanda mulai menanggung akibatnya setelah penolakan beberapa menterinya buat berkampanye di negeri “Kincir Angin” itu.

Erdogan menyampaikan ia mulai mengambil langkah setelah pemilihan umum Belanda, Rabu (15/3/2017), sebagai balasan atas penolakan terhadap beberapa menterinya.

Dua menteri Turki itu semula dijadwalkan mulai menggalang dukungan dari kalangan warga Turki yg bermukim di Belanda bagi referendum perluasan wewenang Erdogan yg dijadwalkan mulai digelar pada bulan depan.

Pemerintah Belanda berasalan kampanye-kampanye referendum Turki di dalam wilayah Belanda mulai memicu ketegangan cuma dua hari sebelum Belanda menggelar pemilu.

Menteri Urusan Keluarga Turki, Fatma Betul Sayan Kaya, datang dengan memakai jalan darat pada Sabtu (11/3/2017) tapi dilarang masuk ke Konsulat Turki di Rotterdam dan selanjutkan dikawal ke perbatasan dengan Jerman oleh kepolisian Belanda.

Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu berusaha masuk ke Belanda dengan memakai jalur udara tapi dilarang masuk.

Menurut Erdogan, tindakan Belanda patut dibalas. "Kami mulai mengajari mereka diplomasi internasional."

Sementara Amsterdam sangat khawatir mulai kerusuhan antara pendukung dan anti Erdogan, yg mampu mengganggu pelaksanaan pemilu Belanda pada Rabu (15/3/2017).

Ketakutan

Erdogan bertanya bagaimana Belanda dapat memberikan pembenaran dalam aksinya mengusir Menteri Urusan Keluarga, Fatma Betul Sayan Kaya, saat ia berusaha memberikan sambutan kepada pada pendukung Erdogan di luar Konsulat Turki di Rotterdam.

Lebih lanjut Erdogan menuding negara-negara Barat mempunyai ketakutan yg sangat berlebihan terhadap Islam dan ia menuntut lembaga-lembaga internasional memberlakukan sanksi terhadap Belanda.

telegraph.co.uk PM Belanda, Mark Rutte"Saya sudah menyampaikan bahwa sebelumnya aku berpikir naziisme telah berakhir, tapi aku salah. Naziisme masih hidup di Barat," katanya.

Ia mengatakan terima kasih kepada Perancis karena sudah mengizinkan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu bagi berkampanye di negara itu.

Dalam kampanye di Perancis, Cavusoglu menyampaikan Belanda adalah pusat fasisme.

Terdapat 5,5 juta warga Turki tinggal di luar negeri, termasuk 1,4 juta pemilih yg tinggal di Jerman saja.

Oleh karena itu, sejumlah pawai sudah direncanakan bagi diadakan di negara-negara yg banyak ditempati warga Turki, termasuk Jerman, Austria dan Belanda.

Pernyataan Erdogan diprotes keras oleh Belanda. Perdana Menteri Mark Rutte menyampaikan komentar Erdogan tentang naziisme dan fasisme "tidak bisa diterima".

Pemerintah Belanda menghadapi tantangan serius dari partai anti-Islam pimpinan Geert Wilders dalam pemilihan umum yg mulai digelar Rabu (15/3/2018) mendatang.

Source : internasional.kompas.com