BERLIN, Jerman, Rabu (25/1/2017), memperlihatkan sikap tak biasa terhadap Israel, merupakan mengecam rencana pembangunan 2.500 rumah baru di wilayah Tepi Barat yg diduduki Israel.
Perluasan pemukiman itu, tegas Jerman, memunculkan kesangsian atas komitmen Israel dalam mewujudkan solusi “dua negara” dengan Palestina, seperti dilaporkan Reuters.
Israel mengumumkan rencana tersebut pada Selasa (24/1/2017), yg kedua sejak Presiden AS Donald Trump akan menjabat.
Sebelumnya, Israel mengumumkan pembangunan lebih dari 100 rumah baru di wilayah yg diduduki di Jerusalem Timur, wilayah yg oleh Palestina hendak dijadikan ibu kota negaranya.
Trump menyiratkan bahwa ia mulai lebih mendukung proyek-proyek pembangunan permukiman Israel dibandingkan pendahulunya, Barack Obama.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jeraman, Martin Schaefer, mengatakan, pengumuman itu yaitu langkah yg "jauh di luar yg sudah kalian lihat dalam dua bulan terakhir, baik dari segi ukuran maupun kepentingan politik (Israel)".
Schaefer mengatakan, pemerintah Jerman tak percaya apakah pemerintah Israel masih memegang tujuan resminya, merupakan mencapai kesepakatan perdamaian.
Kesepakatan itu mulai memungkinkan Palestina menjadi sebuah negara di wilayah, yg sekarang diduduki oleh Israel, dan bisa hidup berdampingan secara damai dengan Israel.
Jika Israel meninggalkan tujuan itu, dasar segala proses perdamaian Timur Tengah mulai dipertanyakan, tambah Schaefer.
Putaran terakhir perundingan, yg diperantarai Amerika Serikat, buyar pada 2014.
Uni Eropa juga memperingatkan bahwa rencana pembangunan permukiman Israel mengancam peluang perwujudan perdamaian dengan Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan kepada parlemen, Rabu, pemerintah mulai mengumumkan lebih banyak rencana menyangkut pembangunan permukiman.
Pada awal minggu ini, Netanyahu menyampaikan kepada para menteri senior bahwa tak ada lagi larangan pembangunan.
"Kita boleh membangun di mana pun dan sebanyak yg kami inginkan," kata seorang pejabat yg mengutip Netanyahu saat perdana menteri Israel itu berbicara kepada para menteri.
Sebagian besar negara menganggap pembangunan permukiman Israel sebagai tindakan ilegal serta batu sandungan buat perdamaian Israel-Palestina.
Pembangunan mengurangi dan memecah wilayah yg diperlukan Palestina bagi mendirikan negara.
Israel menolak anggapan tersebut dengan mendasarkan hubungan wilayah yg didudukinya itu pada kitab suci, sejarah, politik dan kepentingan keamanan.
Source : internasional.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar