JAKARTA, - Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 2013, setidaknya tercatat 58 rantai dinasti politik masih eksis di Indonesia.
Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menilai, mayoritas masyarakat masih belum "melek" secara politik buat memutus rantai dinasti politik itu.
"Masyarakat harus semakin terbuka dan melek secara politik buat dapat menentukan mana yg layak menjadi pemimpin mereka," ujar Adnan dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).
Baca juga: Tiga Jenis Dinasti Politik, Mana yg Terkuat?
Masyarakat Indonesia, kata dia, mayoritas masih belum matang secara politik sehingga tak peduli apakah calon kepala daerah yg mulai mereka pilih terjerat masalah korupsi atau tidak.
Terlebih seandainya calon kepala daerah tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan calon kepala daerah sebelumnya, maka dianggap layak atau bahkan harus dipilih.
"Yang utama dia populer, baik hati, secara fisik menarik buat dipilih, mulai dipilih. Ini kan konsekuensi demokrasi populis yg berkembang di Indonesia," tuturnya.
Adnan menuturkan, keadaan di ibu kota agak berbeda. Parameter masyarakat DKI Jakarta cenderung lebih rasional dalam menentukan pilihan. Mereka juga cenderung tak terpengaruh dengan cara-cara "kotor" buat mengubah preferensi politik pribadi mereka.
Terlebih bagi Jakarta, partai-partai politik melakukan seleksi terbuka bagi menentukan calon kepala daerah yg mulai ditunjuk. Tuntutan para pemilih atau voters terhadap kriteria calon pemimpin mereka juga telah sangat padat, sehingga partai politik tak milik banyak pilihan buat keluar dari tuntutan itu.
"Artinya mendorong bagaimana masyarakat lebih rasional, melek politik sehingga kekuasaan dapat lebih berimbang dan pada akhirnya masyarakat yg mulai mengontrol partai," ucap Adnan.
Kompas TV Kasus Suap Jual Beli Jabatan (Bag 1)Source : regional.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar