MAGELANG, - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumpulkan segala kepala daerah tingkat II Jawa Tengah di Hotel Atria Kota Magelang, Selasa (9/1/2017).
Ia memperingatkan kepala daerah buat tak main-main dengan anggaran negara dan melakukan praktik jual beli jabatan.
Kasus Bupati Klaten dan Kebumen yg belum lama ini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan perkara jual beli jabatan sudah membuatnya malu.
"Mumpung masih Januari, teman-teman (kepala daerah) belum sibuk memakai anggaran. Kejadian OTT di beberapa tempat, menurut aku malu lah. Maka kita konsolidasikan teman-teman, bagaimana sikapnya," ujar Ganjar usai meeting tersebut, Selasa sore.
Menurut dia, ada beberapa hal utama yg harus diperbaiki dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal pertama terkait sistem manajemen internal yg mengharuskan seorang pemimpin memiliki sikap berani dan memberikan contoh kepada masyarakat.
“Titik-titik yg rawan korupsi mereka telah tahu. Nah ini judul saya, kami tobat sekarang, atau habis sekarang. Dari masukan-masukan yg ada, ternyata pilihannya tobat," tegas Ganjar.
Namun keputusan 'tobat' itu tak cukup sampai pada setiap kepala daerah melainkan juga harus diikuti oleh DPRD maupun penegak hukum agar proses berjalan dengan adil.
"Segera memperbaiki diri masing-masing dengan pengalaman Klaten dan Kebumen," ucap Ganjar.
Tidak cuma itu, keterlibatan masyarakat dinilai utama buat membangun pemerintahan yg bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah sesuatu caranya dengan Whistle Blowing System, yakni sistem pelaporan pelanggaran yg memungkinkan setiap orang buat melaporkan adanya dugaan kecurangan maupun pelanggaran hukum.
”Kalau tidak, maka kacau. Saya ingatkan telah banyak Kabupaten/Kota yg diintip karena segala orang tak mampu mengunci mulut juga. Semua orang dapat cerewet, seluruh orang mampu cerita keluar, segala orang dapat ngomong-ngomong dan itu bukan tak didengar orang lain, maka aku dorong agar mereka dapat memperbaiki ini semua,” katanya.
Lebih lanjut, hal kedua yg dinilai perlu diperbaiki adalah sistem yg mendorong kepala daerah buat bersikap jujur, akuntable dan transparan.
"LHKPN yok bareng-bareng, tak gratifikasi yok, pakai e-goverment, e-budgeting dan yang lain sebagainya," sebutnya.
Ganjar menegaskan, dalam rapat yg tertutup bagi media itu pihaknya meminta segala kepala daerah bagi meminta komitmen yg telah dibuat ketika mereka awal menjabat. Pertemuan serupa mulai langsung diselenggarakan dengan menghadirkan KPK.
Source : regional.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar