BAGHDAD, Minyak Irak adalah punya rakyat Irak, kata Perdana Menteri Haider al-Abadi, seperti dilaporkan Reuters pada Rabu (25/1/2017).
Pernyataan Abad itu sebagai tanggapan terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa AS seharusnya menguasai cadangan minyak mentah negara itu, seperti dilaporkan Reuters.
Dalam pidato di hadapan pejabat CIA, Sabtu (21/1/2017), Trump menyatakan AS seharusnya mengambil minyak Irak bagi mengganti serbuan pada 2003, yg mengakhiri kekuasaan Saddam Hussein.
Trump juga menyebutkan, mengambil minyak Irak mulai mencegah kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) berkembang, dengan menghapus sumber pendanaan kelompok itu, kata laporan meeting tersebut, yg dikutip Huffington Post.
"Tidak jelas yg dia maksud," kata Abadi di jumpa pers saat ditanya tentang tanggapan Trump, "Apakah dia maksud pada 2003 atau buat mencegah teroris dari merebut minyak Irak?"
"Minyak Irak secara konstitusional punya Irak," katanya.
Presiden baru AS itu juga mengirimkan pesan berisi tawaran meningkatkan jumlah bantuan ke Irak, kata Abadi, tanpa merinci tentang sifat bantuan tersebut.
"Saya memiliki jaminan dari Presiden Trump bahwa bantuan kepada Irak mulai selalu berlanjut dan juga mulai ditingkatkan," kata Abadi dalam konferensi pers di Baghdad.
Trump sudah membuat perang melawan ISIS, kelompok garis keras yg menyatakan diri ingin membentuk "kekhalifahan" di Suriah dan Irak pada 2014, prioritas untuk pemerintahannya.
Koalisi pimpinan AS memberikan dukungan utama kepada gerakan pasukan Irak buat mengambil alih Mosul, kota terbesar di bawah kendali ISIS. AS juga menyediakan bantuan keuangan ke Irak.
Menurut sebuah pernyataan yg dipasang di situs web Gedung Putih sesaat setelah pelantikan Trump sebagai Presiden AS, Jumat (20/1/2017), pemerintahan Trump mulai menjadikan upaya mengalahkan "kelompok teror Islam radikal" sebagai target penting kebijakan luar negerinya.
Trump, seorang tokoh dari Partai Republik, memakai pidato pelantikannya pada minggu dahulu berjanji mulai "menyatukan dunia melawan terorisme Islam radikal, yg mulai kalian basmi sepenuhnya dari muka bumi".
Dalam pernyataan itu, yg berjudul "Kebijakan Luar AS yg Utama", pemerintahan Trump mengatakan, "Mengalahkan ISIS dan kelompok teror yang lain mulai menjadi prioritas tertinggi kami."
Dalam rangka buat "mengalahkan dan menghancurkan" ISIS dan kelompok yg sejenis, pemerintahan baru itu menyampaikan "akan mencari kerja sama agresif dan koalisi operasi militer bila diperlukan", bekerja memotong dana buat kelompok teroris, memperluas jaringan berbagi data intelijen dan memakai sumber daya siber buat mengganggu propaganda dan upaya perekrutan.
Pernyataan itu tak memberikan indikasi tentang bagaimana kebijakan Trump mulai berbeda dari pendahulunya, Barack Obama dari Partai Demokrat.
Pemerintahan Obama juga mengejar strategi itu, bekerja sama dengan sekutu Eropa dan Timur Tengah dalam kampanye pengeboman yg menargetkan pemimpin ISIS dan infrastruktur minyak mereka, otorisasi operasi pasukan khusus AS terhadap kelompok itu, dan memakai sanksi dan metode lainnya buat memotong pembiayaan.
Pidato Trump dan pernyataan itu mengulang kampanyenya yg mengritik Obama dan saingannya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, karena tak memakai kalimat "kelompok teror Islam radikal" bagi menggambarkan ISIS dan kelompok garis keras lainnya.
Obama berpendapat bahwa memakai istilah itu mulai mengacaukan perujukan antara "pembunuh" dengan "miliaran Muslim yg ada di segala dunia, termasuk di negeri ini, yg damai."
Hillary menyampaikan seandainya memakai frase ini mulai membuat mereka melakukan keinginan kelompok militan yg ingin menggambarkan AS seperti sedang berperang dengan Islam.
Pernyataan Gedung Putih itu juga tampak menggarisbawahi hubungan lebih baik dengan Rusia, yg dikatakan Trump mulai dicapainya.
"Kami terus senang saat musuh lama menjadi teman dan saat teman lama menjadi sekutu," kata pernyataan itu.
Source : internasional.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar