BANDUNG, - Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggandeng TNI dan Polri menyusun kurikulum Sekolah Ideologi Kebangsaan.
Kurikulum tersebut berisi tentang pendidikan ideologi Pancasila dan implementasinya.
Staf teritorial Kolonel (Inf) M Hasan Aster mengatakan, ketika ini pihaknya tengah mematangkan kurikulum. Sebelum kurikulum ini diberikan kepada siswa setingkat SMP dan SMA di Purwakarta, pihaknya mulai memberikan pembekalan terhadap calon guru.
“Saat ini ada 50 guru, mereka berasal dari PNS, TNI, dan Polri,” ujar Hasan ketika dihubungi, Rabu (14/12/2016).
Ke-50 guru tersebut yaitu orang-orang pilihan yg secara segera direkomendasikan oleh atasannya. Guru-guru ini nantinya mulai bertambah hingga ketika kurikulum tambahan ini diberlakukan Januari nanti, jumlah guru Sekolah Ideologi Kebangsaan mencapai 600 orang.
Hasan mengungkapkan, pembekalan bagi guru mulai diberikan paling singkat 2 hari. Pembekalan meliputi metodologi pengajaran, pengetahuan tentang Pancasila, proxy war, wawasan kebangsaan, bela negara, toleransi, disiplin berlalu lintas, menghindari narkoba, dan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari lainnya.
“Soal proxy war mulai diberikan gambaran. Ancaman (saat ini) bukan perang terbuka. Tapi narkoba, penanaman paham radikal, bagaimana agar tak terekrut (radikalisme),” tuturnya.
Bayangkan saja, sambung dia, begitu mudahnya ketika ini radikalisme merasuki pikiran anak bangsa. Seorang wanita dicuci otaknya sehingga mau menjadi pengantin.
“Kalau ideologi kalian kuat maka radikalisme tak mulai mendapat tempat,” terangnya.
Berbagai materi tersebut mulai disampaikan dan disesuaikan bagi siswa SMP-SMA, sehingga gampang diserap siswa. Pendidikan ideologi sangat penting. Karena ketika ideologi sebuah bangsa lemah dan hancur maka bangsa tersebut mulai gampang dihancurkan.
“Pendidikan semacam ini baru pertama kalinya di Indonesia. Purwakarta mampu menjadi pilot project,” tuturnya.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, perekrutan 600 guru tersebut selesai minggu ini. Selain PNS, TNI, dan Polri, guru PPKN mulai dilibatkan. Mereka mulai mengikuti pembekalan dan mendapat sertifikat dari Mabes TNI.
“Untuk kegiatan ini anggarannya Rp 3 miliar. Mungkin ada yg berpikir anggaran tersebut besar. Tapi jumlah itu jauh lebih kecil dibanding teror bom di Indonesia. Kita harus mencegah itu,” ungkapnya.
Mengenai kurikulum, Dedi mengatakan, penambahan kurikulum bukan berarti penambahan jam mata pelajaran. Jumlah jam sekolah anak tetap sama. Kurikulum tersebut ditambahkan dalam mata pelajaran yg ada.
“Misalnya PPKN yg ditambahkan dengan pendidikan Pancasila. Atau mata pelajaran agama yg mengajarkan soal toleransi yg yaitu bagian dari Pancasila, dan lainnya,” tutupnya.
Source : regional.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar