WINA, Parlemen Austria menggelar voting pada Rabu (14/12/2016) malam, bagi mengambil alih rumah kelahiran Adolf Hitler.
Hal ini sekaligus menjadi upaya bagi mengakhiri sengketa dengan pemilik rumah tersebut.
Dalam pengambilan suara tersebut, mayoritas suara di parlemen menyetujui sebuah aturan baru.
Rancangan undang-undang tersebut sudah diajukan oleh pihak pemerintah awal tahun ini.
Langkah tersebut dikerjakan sebagai bagian dari upaya bagi menghentikan berkembangnya rumah bobrok di Kota Braunau am Inn tersebut, menjadi "kuil" untuk aliran neo-Nazi.
Warga lokal, Gerlinde Pommer - yg memilik hak atas tempat itu dan sempat menyewakannya kepada Pemerintah Austria, mulai menerima kompensasi di bawah undang-undang tersebut.
Namun, seperti diberitakan AFP, hingga kini belum jelas apa yg mulai terjadi dengan rumah bercat kuning dengan nomor 15 di sudut Jalan Salzburger Vorstadt, di sebelah pusat sejarah Braunau, tersebut.
Bulan Oktober lalu, Menteri Dalam Negeri Wolfgang Sobotka mengumumkan, bangunan itu mulai dihancurkan dan diubah fungsinya buat digunakan oleh badan amal.
Sobotka mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan rekomendasi dari komite pakar.
Namun, beberaoa dari 13 anggota panel segera membantah pernyataan Sobotka itu.
Mereka membantah seandainya dikatakan komite pakar mulai mendukung penghancuran rumah tempat kelahiran diktator pada 20 April 1889 itu.
"Pembongkaran bakal memusnahkan sejarah Nazi Austria," ungkap para ahli dalam sebuah pernyataan bersama di bulan Oktober.
Meskipun Hitler cuma menghabiskan dua pekan pertama awal hidupnya di rumah itu, namun alamat tersebut sudah menjadi semacam "duri dalam daging" buat pemerintah Austria.
Tempat itu menjadi lokasi "ziarah" untuk para pendukung dan simpatisan Nazi di segala dunia.
Setiap tahun, ketika perayaan ulang tahun Hitler, kelompok anti-fasis merancang aksi unjuk rasa di luar rumah tersebut.
Unjuk rasa digelar tidak jauh dari sebuah prasasti bertulis: "For Peace, Freedom and Democracy. Never Again Fascism, Millions of Dead Warn".
Bangunan yg disewa pemerintah sejak tahun 1972 tersebut akan kosong pada 2011. Kala itu Pemerintah Austria akan terlibat sengketa dengan Pommer.
Keluarga Pommer memiliki areal seluas 800 meter persegi dan bangunan yg umurnya hampir seabad.
Sejak awal tahun 1970an, Pemerintah menyewakan bangunan itu dengan nilai 5.000 dollar AS per bulan, dan digunakan buat pusat layanan untuk warga dengan disabilitas.
Namun, kesepakatan itu tiba-tiba berakhir lima tahun lalu, saat Pommer menolak memberi ijin kepada para pekerja bangunan yg mulai melakukan renovasi di sana.
Penguasa rumah itu dikenal sulit buat dipahami dan bahkan menolak tawaran pembelian. Kondisi itu membuat pihak Kementerian Dalam Negeri jengkel.
Masalah ini juga memicu perdebatan di kalangan warga Braunau yg berjumlah sekitar 17.000 orang.
Banyak dari mereka yg ingin bangunan itu menjadi pusat pengungsi. Namun ada pula yg menghendaki tempat itu dijadikan museum yg didedikasikan bagi pembebasan Austria dari kekuasaan Nazi.
Source : internasional.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar