JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sektor swasta menempati peringkat pertama keterlibatan dalam perkara korupsi yg ditangani lembaga itu selama kurun waktu 2004-2016.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, selama kurun waktu tersebut sebanyak 156 orang dari pihak swasta ditersangkakan KPK.
“Kalau melihat perkara di KPK, paling banyak swasta. Ada 156 swasta, mereka peringkat paling tinggi,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif ketika seminar bertajuk ‘Menjerat Korporasi dalam Pertanggungjawaban Hukum’ di Jakarta, Selasa (21/3/2017).
(Baca: Proses Hukum Korporasi yg Stagnan, Jadi Alasan Lahirnya Perma 13/2016)
Laode menjelaskan, modus yg digunakan para pengusaha biasanya menyuap pejabat publik bagi memuluskan keinginan mereka.
Angka suap tersebut mencapai miliaran rupiah. Namun, ia menambahkan, kadang kali pihak yg terjerat kasus korupsi mengaku bahwa uang yg dikeluarkan bagi menyuap, berasal dari kocek pribadi mereka.
“Itu total kebohongan. Dia pasti ambil dari perusahaan. Dan dia (bertindak) atas nama perusahaan,” ujarnya.
(Baca: Menjerat Korupsi Korporasi)
Laode bersyukur Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
Dengan demikian, aparat penegak hukum kini mampu menjerat korporasi bila terlibat dalam masalah korupsi.
Source : nasional.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar