JAKARTA, Komisioner KPU DKI Jakarta, Moch Sidik, memastikan KPU DKI Jakarta bersikap netral dalam menyelenggarakan Pilkada DKI Jakarta 2017. Sidik mengatakan, netralitas yaitu pegangan KPU DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Pilkada.
"Itu pegangan kalian sebagai penyelenggara buat menjaga netralitas, independen, Imparsial. Itu memang komitmen kalian dan itu memang diatur di undang-undang," kata Sidik ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (8/3/2017).
Sidik mengatakan, KPU DKI Jakarta tak berpihak. Apabila ada petugas yg terbukti berpihak, KPU DKI Jakarta mulai menindak tegas. Sidik mencontohkan empat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Jakarta Barat yg diganti karena terbukti menghadiri kampanye pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta. Petugas yg tak netral bisa mencoreng nama KPU DKI Jakarta.
"(Petugas yg tak netral) itu aku kira mampu membuat lembaga ini tak dipercaya. Makanya itu pegangan kita bahwa penyelenggara itu memang harus netral, harus independen, tak dapat diganggu gugat, itu telah melekat," kata dia.
Apabila ada pihak-pihak yg menyebut KPU DKI Jakarta dan jajarannya tak netral, Sidik meminta pihak tersebut membuktikannya.
"Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari luar, publik, kalian buktikan saja, dibuktikan saja apakah ada misalnya akan dari provinsi, kabupaten, kota, sampai bawah itu, yg ada bukti misalnya dia tak netral," kata Sidik.
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sebelumnya mewanti-wanti jajaran KPU DKI Jakarta bagi menjaga netralitas selama penyelenggaraan pilkada di Ibu Kota.
"KPU harus berhati-hati. Saya ingatkan, jangan main api. Jangan 'membakar-bakar'. Jangan berpihak-pihak," ujar Oesman, Selasa (7/3/2017). Oesman mengindikasikan bahwa kecurangan pernah dikerjakan KPU dalam pilkada sebelumnya. Dia pun meminta kasus tersebut menjadi pengalaman berharga buat jajaran KPU DKI ketika ini.
"Harus jalan on the track. Kalau yg lalu-lalu, sudah, ya jangan sekarang lagi," ujar Oesman.
Source : megapolitan.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar