KPK: Dugaan Suap untuk Kepala Bakamla Akan Dibuktikan di Pengadilan

Posted by rarirureo on 3/10/2017

KPK: Dugaan Suap bagi Kepala Bakamla Akan Dibuktikan di Pengadilan

JAKARTA, - Dugaan suap buat Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo mulai dibuktikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Arie sebelumnya disebut dalam surat dakwaan PT Merial Esa Hardy Stefanus, terlibat dalam kasus suap yg melibatkan pejabat Bakamla Eko Hadi Susilo.

"Ada atau tidaknya aliran dana, nanti mulai disimak bersama di persidangan. Kalau di dakwaan, kalian telah munculkan konstruksi yg sifatnya umum dan konstruksi besar indikasi suap ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Sebelumnya, beberapa pegawai PT Merial Esa didakwa menyuap empat pejabat di Bakamla. Suap itu terkait proyek pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Dalam surat dakwaan, Kepala Bakamla Arie Soedewo disebut meminta fee sebesar 7,5 persen dari nilai anggaran pengadaan monitoring satelit sebesar Rp 222,4 miliar.

M Fajar Marta Kepala Badan Keamanan Laut RI Arie Soedewo

Permintaan itu disampaikan kepada pihak perusahaan yg dimenangkan dalam proses pengadaan.

Pemberian suap kepada empat pejabat Bakamla awalnya bertujuan agar perusahaan punya Fahmi Darmawansyah, yakni PT Melati Technofo Indonesia, dimenangkan dalam kegiatan pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

(Baca: Kepala Bakamla Disebut Minta "Fee" 7,5 Persen dari Pengadaan Monitoring Satelit)

Keikutsertaan perusahaan punya Fahmi diawali kedatangan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi dan Kepala Bakamla Arie Soedewo ke Kantor PT Merial Esa di Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Dalam rapat itu, Ali Fahmi menawarkan Fahmi Darmawansyah yg juga Direktur Utama PT Merial Esa bagi bermain proyek di Bakamla.

Beberapa dari empat pejabat Bakamla yg ikut menerima uang dalam perkara ini yaitu anggota TNI dan sudah diproses hukum di POM TNI.

Menurut Febri, KPK mulai mengungkap sesuatu per sesuatu peran baik warga sipil maupun TNI yg terlibat dalam suap pengadaan monitoring satelit.

"Tentu koordinasi mulai kita lakukan lebih intensif dengan pihak POM TNI, agar penanganan masalah ini dapat dituntaskan, selain memang KPK juga milik target kinerja buat lebih maksimal," kata Febri.

Kompas TV 301216 KOMTANG_VOD C16 TNI soal Korupsi Bakamla




Source : nasional.kompas.com

Share this

Blog, Updated at: 17.30

0 komentar:

Posting Komentar