BERLIN, Pemerintah Jerman, Selasa (28/3/2017), launching penyelidikan kedua terkait dugaan kegiatan mata-mata oleh Turki.
Kementerian Dalam Negeri Jerman, menyampaikan Berlin tak mulai menoleransi spionase asing di wilayahnya, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.
Ketegangan sedang meningkat antara Jerman dan Turki, beberapa sekutu di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menjelang referendum di Turki bulan depan.
Referendum tersebut mengarah pada upaya perluasan kekuasaan Presiden Tayyip Erdogan.
Berlin telah membuat Turki marah dengan membatalkan dua unjuk rasa berbau kampanye oleh menteri-menteri Turki di wilayah Jerman. Pembatalan itu membuat Turki melemparkan tuduhan bahwa Pemerintah Jerman tengah menjalankan taktik "Nazi".
Laporan berbagai media bahwa Turki memata-matai para anggota diaspora etnis Turki terbesar di Jerman sudah memperkeruh hubungan kedua negara.
"Kami sudah launching penyelidikan terhadap suatu pihak terkait dugaan spionase," kata seorang juru bicara Kantor Kejaksaan Federal Jerman (GBA).
Juru bicara tersebut menolak berkomentar soal laporan media Jerman bahwa pihak yg dimaksud itu adalah Badan Intelijen Turki (MIT) dan bahwa badan tersebut diduga melakukan aksi mata-mata terhadap para pendukung ulama Turki yg tinggal di Amerika Serikat, Fethullah Gulen.
Ankara menuding Gulen mengatur percobaan kudeta pada Juli tahun lalu, tuduhan yg dibantah Gulen.
Seorang juru bicara GBA menyampaikan penyelidikan dikerjakan terpisah dari penyelidikan yg diluncurkan awal tahun ini soal kemungkinan spionase oleh para ulama yg dikirim ke Jerman oleh Pemerintah Turki.
"Kedua masalah itu menyangkut dugaan spionase yg melibatkan Turki, tetapi pada ketika ini tak ada unsur yg sama pada kedua penyelidikan tersebut," ujar sang juru bicara.
Kalangan pejabat Turki belum memberikan tanggapan.
Sebelumnya, surat kabar Jerman Sueddeutsche Zeitung dan beberapa stasiun penyiaran melaporkan bahwa intelijen Turki memberikan kepada dinas intelijen Jerman sebuah daftar nama 300 orang, yg diduga yaitu para pendukung Gulen dan ketika ini tinggal di Jerman.
Daftar itu juga berisi nama 200 kelompok, sekolah dan lembaga-lembaga lainnya yg dikaitkan dengan ulama tersebut.
Sejak kudeta yg gagal tahun lalu, pihak berwenang Turki sudah melakukan pembersihan terhadap banyak lembaga, sekolah universitas dan media puluhan ribu orang yg diduga sebagai pendukung Gulen.
Langkah Ankara itu membuat Uni Eropa khawatir soal kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Source : internasional.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar