GENEVA, Uni Eropa, Kamis (16/3/2017), mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) buat langsung mengirim misi pencari fakta ke Myanmar guna menyelidiki dugaan penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh militer terhadap minoritas Rohingya.
Menurut laporan PBB bulan dulu - berdasarkan wawancara dengan warga yg selamat dan melarikan diri ke Banglades - aparat keamanan Myanmar sudah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal terhadap warga Rohingya dalam sebuah operasi.
Kekerasan tersebut justru oleh sejumlah aktivis dan kritikus dicap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan dan pembunuhan sebagai pembersihan etnis.
UE sudah merancang resolusi tentang desakan tersebut dan menyerahkannya kepada Dewan Hak-hak Asasi Manusia PBB.
Rancangan itu mempertegas seruan dalam susunan sebelumnya, yg tak memuat tuntutan agar penyelidikan internasional atas dugaan kekejaman terhadap etnis Rohingya dilakukan.
Forum dengan 27 negara anggota itu, yg ketika ini sedang melaksanakan sidang selama empat pekan, mulai melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi tersebut pada 23-24 Maret.
Jika disahkan, Dewan mulai "segera mengirimkan misi internasional independen pencari fakta" ke Myanmar guna menyelidiki berbagai pelanggaran "untuk memastikan agar para pelaku bertanggung jawab secara penuh dan agar para korban mendapatkan keadilan".
Sekitar 75.000 orang sudah mengungsikan diri dari negara bagian Rakhine di Myanmar ke Banglades sejak militer Myanmar akan melakukan operasi keamanan pada 9 Oktober 2016.
Operasi itu dilancarkan sebagai penanganan atas tindakan, yg disebut militer sebagai serangan, oleh para pemberontak Rohingya di pos-pos perbatasan. Sembilan personel pasukan keamanan Myanmar tewas dalam insiden tersebut.
Berdasarkan permintaan Inggris, Dewan Keamanan PBB mulai diberi pemaparan secara tertutup pada Jumat (17/3/2017) menyangkut situasi di negara bagian Rakhine, kata sejumlah diplomat di New York.
Resolusi yg dirancang UE berisi desakan kepada pemerintahan Aung San Suu Kyi buat "bekerja sama secara penuh dengan misi pencari fakta, termasuk membuka akses terhadap hasil investigasi dalam negeri.”
Sejumlah pegiat menyampaikan penyelidikan nasional itu tak dapat dipercaya dan karena itu mereka menginginkan adanya penyelidikan oleh pihak internasional.
Source : internasional.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar