NEW YORK, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sudah menandatangani larangan buat organisasi sipil di semua dunia, yg memperoleh dana dari Washington, bagi mendukung aborsi.
Kebijakan itu ditanggapi dengan keras oleh para pejuang hak perempuan, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters pada Selasa (24/1/2017).
Aturan, yg mulai berdampak segera terhadap organisasi sipil AS yg beroperasi di luar negeri tersebut, pertama kali diterapkan oleh mantan Presiden Ronald Reagan pada 1984.
Trump, yg yaitu penentang aborsi, menetapkan bagi menerapkan kembali aturan itu pada hari keempat ia duduk di kursi tertinggi Gedung Putih.
Kebijakan tersebut sebelumnya dibatalkan oleh mantan presiden Barack Obama pada 2009 lalu.
"Kesehatan dan hak perempuan adalah salah sesuatu korban pertama pemerintahan Trump," kata Serra Sippel, kepala lembaga sipil Center for Health and Gender Equity di Washington.
"Aturan larangan mendukung pengguguran kandungan selama ini dihubungkan dengan peningkatan angka aborsi yg tak aman. Kami memperkirakan kebijakan Trump ini mulai menghilangkan banyak nyawa perempuan," kata dia.
Penerapan kembali larangan pendukungan aborsi ditetapkan cuma beberapa hari setelah lima jutaan orang dari berbagai kota di dunia turun ke jalan bagi memperjuangkan hak perempuan, salah sesuatu di antaranya adalah akses terhadap aborsi.
Aturan itu mulai berdampak segera terhadap organisasi sipil yg mendapat uang dari Badan Pembangunan Internasional AS, meskipun mereka memakai sumber dana berbeda bagi menjalankan layanan pengguguran kandungan.
"Mengerikan bahwa (pemerintah) berupaya mendikte kelompok masyarakat sipil dan penyedia layanan kesehatan mengenai bagaimana mereka membelanjakan uang dan memaksa mereka bagi menyembunyikan keterangan yg sangat utama buat perempuan terkait kesehatan reproduksi," kata Nancy Northup, kepala lembaga Center for Reproductive Rights yg berkantor di Amerika Serikat.
Kebijakan itu memojokkan organisasi pejuang hak reproduksi ke posisi yg sangat sulit, kata Brian Dixon dari lembaga Population Connection Action Fund.
Mereka cuma milik pilihan bagi memerima larangan pendidikan aborsi dengan tetap mendapatkan dana, atau menolak aturan namun kehilangan sumber pendanaan, kata Dixon.
"Kedua pilihan itu sama-sama merugikan para perempuan," kata Dixon.
Sejak pertama kali diterapkan pada 1984, telah beberapa kali aturan pembatasan pendidikan hak reproduksi dibatalkan oleh mantan Presiden Bill Clinton namun kembali diterapkan oleh mantan Presiden George W Bush pada 2001.
Ann Starrs, kepala organisasi pejuang hak reproduksi Guttmacher Institute, menyampaikan tak ada bukti bahwa aturan pelarangan aborsi bisa mengurangi angka pengguguran kandungan.
"Faktanya, aturan itu mulai berdampak sebaliknya karena membuat perempuan semakin sulit menghindari kehamilan yg tak diinginkan. Mereka kemudian mulai mencari prosedur aborsi yg tak aman," kata Starrs.
Source : internasional.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar