MEDAN, - Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H Laoly mengatakan, Sumatera Utara mendapat anggaran sebesar Rp 200 miliar dari pemerintah pusat bagi membangun Lembaga Permasyarakatan (Lapas), Balai Harta Peninggalan serta Rumah dan Flat Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut di Jalan Antara, Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam.
“Di tengah kementerian yang lain yg banyak mengalami pemotongan anggaran, kalian mendapat bonus cukup besar bagi perbaikan Lapas, Rutan dan prasarana lainnya. Sumut adalah provinsi dengan porsi cukup besar, bukan karena kampung halaman saya, tetapi karena angka kejahatannya lebih tinggi dibanding daerah lain, khususnya narkoba,” kata Yasonna, Jumat (20/1/2017).
Bersama Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi, dia meresmikan tiga fasilitas tersebut. Dengan peresmian ini maka daya tampung Lapas dan Rutan di Sumut bertambah 3.100 yg semula 8.500, total ketika ini berkapasitas 11.600 orang. Yasonna menuntut segala aparat meningkatkan tanggungjawabnya di bidang tugas masing-masing.
"Anggaran yg diberikan berdasarkan over kapasitas dan prediski kapasitas rutan dan lapas. Sumut baru sesuatu tahun, jumlah narapidana naik 3.000. Sementara yg dibangun adalah tambahan kapasitas 3.100. Saya minta fasilitas yg terbangun langsung dimanfaatkan dengan melakukan langkah redistribusi rutan yg padat," ucapnya.
Secara khusus, dia mengingatkan jajarannya agar tak terlibat dalam perkara narkoba.
“Sudah aku katakan sejak tahun lalu, tak ada kompromi bagi narkoba. Di sini ada kepala UPT, siapa pun Anda apabila ada peristiwa di tempat saudara, maka mulai ditarik, non aktif, seandainya terlibat diproses hukum. Tidak ada perlindungan dalam soal ini, kami telah darurat narkoba, sekali lagi aku ingatkan kepada semua! Kita zero toleransi, telah ada Kalapas dan KPLP yg dinon aktifkan, dimana ada unsur kelalaian sembari diteliti,” katanya dengan tegas.
Erry mengungkapkan terima kasih atas tambahan fasilitas. Dia berharap masih ada tambahan Lapas dan Rutan ke depannya sehingga bisa menampung warga binaan karena berbagai permasalahan di dalam Lapas kerap terjadi karena overcapacity.
Tambahan kapasitas Lapas dan Rutan sebanyak 3.100 orang masih belum bisa menampung jumlah warga binaan.
"Karena selama tujuh bulan terakhir saja ada tambahan warga binaan sebanyak 3.000 orang. Saya berharap ada tambahan lagi kapasitas buat warga binaan di Sumut," kata Erry.
Dia mencontohkan, kerusuhan dan pembakaran di Lapas Labuhanruku, Batubara, kerusuhan di Rutan Batam, Lapas Tanjung Gusta Medan, Lapas Krobokan Bali dan Lapas Salemba Jakarta harus menjadi perhatian bersama.
Rentetan kerusuhan yg melanda Lapas dengan beragam alasan di antaranya karena berlebihannya kapasitas, keterbatasan petugas, sarana dan prasarana termasuk teknologi minim, serta emosi dari narapidana yg tak mampu diprediksi.
"Pembangunan Lapas ini yaitu penghargaan dan kebahagian buat masyarakat Sumut. Selain sebagai bentuk komitmen Kemenkum HAM. Kami sampaikan terima kasih," pungkasnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut Maroloan J Baringbing yg telah berakhir masa tugasnya di Sumut mengatakan, pelaksanaan pembangunan yg bersumber dari APBNP 2016 dimulai sejak Oktober hingga Desember 2016.
"Dalam pelaksanaannya kita bekerjasama dengan BPKP Sumut dan Kejati Sumut dalam hal pengawasan supaya tak terjadi penyimpangan," ujar Maroloan.
Dia melaporkan, pembangunan 14 satuan kerja di jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sumut diantaranya Lapas Klas I Medan, Lapas Khusus Anak Klas I Medan, Lapas Klas IIA Binjai, Lapas Klas IIA Pematangsiantar, Lapas Klas IIA Tanjungbalai, dan Lapas Narkotika Klas II Langkat.
Kemudian, Rutan Klas I Medan, Rutan Klas II B Labuhandeli, Rutan Klas II B Tanjungpura, Lapas Pemuda Langkat, Cabang Rutan Pulau Tello, Lapas Klas II B Padangsidempuan, Balai Harta Peninggalan Medan, dahulu rehab gedung Kantor Imigrasi Klas I Polonia, pembangunan rumah dinas dan flat imigrasi.
"Cabang Rutan Gunung Sitoli di Kabupaten Nias Selatan sudah beroperasi maksimal. Kemudian, sudah terdapat fasilitas perumahan untuk petugas imigrasi yg bertugas di Bandara International Kuala Namu," kata Maroloan yg mulai digantikan oleh Ibnu Chuldun.
Sebelumnya, Ibnu menjabat sebagai Sekretaris Badang Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM) Kemenkum HAM RI.
Source : regional.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar